Anggaran Bedah Rumah dan Rusun Subsidi 2027 Tembus Rp90 Triliun, Ini Target Kementerian PKP
 |
| Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. |
REPUBLIKINDONESIA.NET — Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk mempercepat pembangunan sektor perumahan nasional pada 2027.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana alokasi dana puluhan triliun rupiah yang akan diarahkan untuk program bedah rumah serta pembangunan rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa kebutuhan pendanaan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027, khususnya pada klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.
Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (17/6/2026), Maruarar menjelaskan bahwa pagu indikatif Kementerian PKP Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp9,913 triliun. Anggaran itu terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp913,82 miliar dan Program Perumahan serta Kawasan Permukiman sebesar Rp96,09 triliun.
Namun, untuk mendukung berbagai target pembangunan perumahan, Kementerian PKP mengusulkan kebutuhan anggaran yang lebih besar, yakni mencapai Rp106 triliun.
Fokus Besar pada Program Bedah Rumah
Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai program bedah rumah.
Program ini dinilai memiliki dampak langsung karena menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan peningkatan kualitas hunian. Maruarar menilai BSPS bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ia bahkan meminta Komisi V DPR RI membuat pembahasan khusus terkait pelaksanaan program tersebut agar dapat dikaji lebih mendalam.
"Saya mohon Pak Ketua dapat membuat agenda khusus untuk membahas program BSPS ini, 2 jam saja, karena bagi saya program ini betul-betul menyentuh langsung ke masyarakat kecil," kata Maruarar dalam keterangannya, dikutip Kamis (18/6/2026).
Dalam rencana anggaran 2027, Program BSPS mendapatkan porsi sekitar Rp57,29 triliun dengan target pembangunan dan peningkatan kualitas sebanyak 2 juta unit rumah.
Anggaran Rusun Subsidi Capai Puluhan Triliun
Selain program bedah rumah, pemerintah juga menyiapkan anggaran besar untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pembangunan rumah susun tersebut dialokasikan sebesar Rp36,62 triliun. Dana itu digunakan untuk membangun sekitar 50.000 unit hunian yang tersebar dalam 412 tower.
Secara keseluruhan, anggaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2027 akan menjadi bagian terbesar dari kebutuhan dana Kementerian PKP.
Dari usulan Rp106 triliun, sekitar Rp102,91 triliun atau 97,09 persen dialokasikan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Fisik. Sementara Program Dukungan Manajemen mendapatkan Rp1,29 triliun atau 1,22 persen, sedangkan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Non Fisik sebesar Rp1,80 triliun atau 1,69 persen.
Dorong Pembiayaan Kreatif untuk Rumah Rakyat
Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Kementerian PKP juga mengembangkan skema lain untuk mendukung pembangunan dan renovasi hunian masyarakat.
Maruarar mengatakan pihaknya mencoba berbagai pendekatan kreatif, termasuk melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
"Kami sudah mencoba setahun ini ekonomi kreatif melalui CSR, di mana ada ribuan rumah yang dibangun dan direnovasi melalui CSR. Tahun kemarin juga melalui GWMBI dari 5 menjadi 4 persen," ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperluas dukungan pembiayaan perumahan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak dapat terpenuhi.
Pembahasan mengenai anggaran perumahan 2027 ini menjadi perhatian karena pemerintah menargetkan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dalam jumlah besar. Melalui program BSPS dan pembangunan rusun subsidi, Kementerian PKP berupaya mempercepat penyediaan hunian yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
