IKN Dikebut Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Jalan, Gedung hingga Embung Terus Dipacu
 |
| IKN Dikebut Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Jalan, Gedung hingga Embung Terus Dipacu |
REPUBLIKINDONESIA.NET — Pemerintah terus mempercepat pembangunan tahap kedua di Ibu Kota Nusantara (IKN) demi mengejar target Nusantara mulai berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028. Percepatan tersebut dilakukan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Untuk memastikan seluruh target berjalan sesuai rencana, pemerintah secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang didanai melalui APBN, investasi swasta, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Pembangunan tetap mengutamakan kualitas
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan percepatan pembangunan tidak mengabaikan mutu pekerjaan. Menurutnya, kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas utama.
"Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," ujar Basuki, Kamis (16/7/2026).
Puluhan paket proyek masih berjalan
Pendanaan pembangunan tahap II IKN berasal dari tiga sumber, yakni APBN, KPBU, dan investasi swasta. Dari alokasi APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat total 40 paket pekerjaan fisik.
Sebanyak sembilan paket telah diselesaikan sepanjang 2025. Sementara itu, 15 paket masih berada dalam tahap konstruksi dan 16 paket lainnya sedang memasuki proses persiapan lelang.
Sejumlah pekerjaan yang saat ini masih berlangsung meliputi pembangunan kawasan gedung legislatif dan yudikatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga sistem perpipaan air minum untuk mendukung layanan dasar perkotaan.
Kementerian PU dan Kementerian PKP turut mengerjakan proyek
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum menangani total 90 paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut, 78 paket telah rampung, sedangkan 12 paket lainnya masih dalam proses pembangunan.
Beberapa proyek strategis yang tengah dikerjakan mencakup Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah ruas jalan pendukung lainnya.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan. Sebanyak 11 paket telah selesai, sedangkan satu paket lainnya masih dalam tahap konstruksi berupa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi sebagai bagian dari penataan kawasan IKN.
Investasi swasta terus bertambah
Peran sektor swasta dalam pembangunan IKN juga terus menunjukkan peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, tercatat 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Otorita IKN.
Dari total kerja sama tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun dan enam proyek lainnya sedang memasuki tahap konstruksi.
Beberapa proyek yang sedang berjalan di antaranya Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, serta sejumlah proyek apartemen dan kawasan campuran.
Proyek KPBU juga terus disiapkan
Selain pembiayaan melalui APBN dan investasi swasta, pemerintah juga melanjutkan pembangunan lewat skema KPBU. Saat ini terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas tujuh proyek sektor hunian dan enam proyek pembangunan jalan.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan memulai pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya sebagai bagian dari pengembangan kawasan IKN menuju target berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
