Merchant QRIS di Sulawesi Tengah Tembus 340 Ribu hingga Mei 2026, Transaksi Melonjak 348 Persen
 |
| Kepala KPwBI Sulawesi Tengah, Irfan Sukarna. |
REPUBLIKINDONESIA.NET — Penggunaan layanan pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Sulawesi Tengah terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga Mei 2026, jumlah merchant yang telah menggunakan QRIS mencapai ratusan ribu dengan peningkatan transaksi yang melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
Data tersebut disampaikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah yang mencatat perkembangan positif ekosistem pembayaran digital di daerah tersebut. Selain jumlah merchant yang terus bertambah, pengguna QRIS dan volume transaksi juga mengalami kenaikan secara tahunan.
Merchant QRIS tumbuh hampir 37 persen
Bank Indonesia mencatat jumlah merchant QRIS di Sulawesi Tengah hingga Mei 2026 mencapai 340,29 ribu merchant. Angka tersebut meningkat 36,69 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna mengatakan capaian itu menempatkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah dengan jumlah merchant QRIS terbanyak ketiga di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
“Sulawesi Tengah menjadi daerah dengan jumlah merchant QRIS terbanyak ketiga di kawasan Sulampua setelah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara,” katanya.
Mayoritas merchant QRIS di provinsi tersebut berasal dari kelompok usaha mikro. BI mencatat sektor ini menyumbang sekitar 79 persen dari keseluruhan merchant yang telah terdaftar.
Transaksi QRIS melonjak hingga 348 persen
Tak hanya jumlah merchant yang meningkat, aktivitas transaksi melalui QRIS juga mengalami lonjakan sangat tinggi.
Hingga Mei 2026, volume transaksi QRIS di Sulawesi Tengah mencapai 41 juta transaksi. Jumlah tersebut tumbuh 348 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Di sisi lain, jumlah pengguna QRIS di Sulawesi Tengah juga terus bertambah. Sampai Mei 2026, pengguna tercatat mencapai sekitar 400 ribu orang, atau meningkat 16 persen secara tahunan.
Perkembangan transaksi kartu ATM/debit dan kartu kredit
Selain memantau perkembangan QRIS, Bank Indonesia juga mencatat kinerja sistem pembayaran non tunai melalui penggunaan kartu ATM/debit dan kartu kredit.
Pada triwulan I 2026, jumlah kartu ATM/debit yang beredar di Sulawesi Tengah mencapai 3,17 juta kartu. Jumlah tersebut tumbuh 5,56 persen secara tahunan, meski laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 15,48 persen (yoy).
Menurut Irfan, volume transaksi menggunakan kartu ATM/debit selama triwulan I 2026 mencapai sekitar 13 juta transaksi. Sebagian besar aktivitas tersebut masih didominasi oleh transaksi tunai.
Sementara itu, jumlah kartu kredit di Sulawesi Tengah pada periode yang sama tercatat sebanyak 49.884 kartu. Angka tersebut meningkat 3,63 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 5,80 persen (yoy).
Ia mengatakan jumlah kartu kredit yang lebih rendah dibandingkan kartu ATM/debit turut tercermin pada volume transaksi yang juga lebih kecil.
Bank Indonesia mencatat volume transaksi kartu kredit selama triwulan I 2026 mencapai sekitar 140 ribu transaksi. Dari jumlah tersebut, sekitar 138 ribu transaksi merupakan transaksi belanja.
Kota Palu menjadi pusat transaksi non tunai
Berdasarkan sebaran wilayah, Kota Palu menjadi daerah dengan volume transaksi kartu ATM/debit maupun kartu kredit tertinggi di Sulawesi Tengah pada triwulan I 2026.
Untuk transaksi kartu ATM/debit, posisi berikutnya ditempati Kabupaten Donggala, Morowali, Banggai, dan Parigi Moutong.
Adapun pada transaksi kartu kredit, setelah Kota Palu, volume tertinggi berasal dari Kabupaten Banggai, disusul Donggala, Morowali, dan Tolitoli.
BI terus perkuat sistem pembayaran
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat struktur industri sistem pembayaran di Indonesia.
Selain itu, BI juga berkomitmen menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang memadai serta layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
